Senin, 08 Februari 2016

Gereja Disegel, Ratusan Umat HKBP Beribadah di Kantor Walikota Jambi

Gereja Disegel, Ratusan Umat HKBP Beribadah Di Kantor Walikota Jambi
Warga Jemaat HKBP Syaloom Aur Duri, Kota Jambi terpaksa melakukan ibadah di ruang pola kantor Wali Kota Jambi, Minggu (7/2) menyusul penyegelan rumah ibadah yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi terhadap gereja mereka di kelurahan Penyengat Rendah, Kota Jambi.

JAMBI - Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi hingga kini tidak bisa memberikan solusi terhadap penyegelan gereja Huria Batak Kristen Protestan (HKBP) Syaloom Aur Duri, Kelurahan Penyengat Rendah, Kota Jambi.

Penyegelan tersebut membuat 457 kepala keluarga (KK) dengan 2.150 jiwa warga gereja Batak tersebut kebingungan. Sejak gereja mereka disegel tahun 2011, warga jemaat tersebut terpaksa beribadah secara tidak menentu. Kadang mereka beribadah di gereja darurat yang dibangun di lokasi gereja yang disegel, kadang beribadah di halaman gereja yang disegel.

Baca juga: Tak Punya Gereja, Umat Kristen Aceh Singkil Ibadah Natal di Tenda

Melihat keprihatinan peribadahan tersebut dan tidak adanya solusi dari pemerintah setempat, sekitar 500 orang warga jemaat HKBP Syaloom Aur Duri Kota Jambi pun terpaksa melakukan ibadah minggu di ruang pola kantor Wali Kota Jambi, Minggu (7/2). Semula ibadah tersebut direncanakan di halaman kantor Wali Kota Jambi. Namun karena hujan, ibadah dipindahkan ke ruang pola kantor wali kota setempat.

Pengalihan tempat ibadah ke ruang pola kantor Wali Kota Jambi itu atas inisiatif Wakil Wali Kota Jambi, Abdullah Sani. Abdullah Sani juga meninjau langsung pelaksanaan ibadah umat HKBP Syaloom tersebut. Abdullah Sani meminta para pegawai kantor Wali Kota Jambi melengkapi fasilitas ibadah, baik kursi maupun pengeras suara.

Sementara itu, Ketua Majelis Jemaat HKBP Syaloom Aur Duri, Kota Jambi, T Sianipar kepada wartawan pada kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya mengharapkan pemerintah setempat memberikan solusi agar mereka bisa mendirikan rumah ibadah di tempat yang diperbolehkan masyarakat dan pemerintah setempat.

“Sejak tahun 1997, kami sudah mengajukan izin mendirikan rumah ibadah di lokasi bangunan gereja kami, Kelurahan Penyengat Rendah, Kota Jambi. Namun permohonan izin yang kami ajukan tidak mendapat tanggapan. Bahkan  tahun 2011, gereja kami disegel Wali Kota Jambi saat itu, Bambang Priyanto. Penyegelan tersebut membuat bangunan gereja yang sudah kami mulai tidak bisa dilanjutkan,” katanya.

Menurut T Sianipar, pihaknya mengharapkan agar mereka bisa memperoleh izin untuk melanjutkan pembangunan gereja di lokasi saat ini yang disegel pemerintah setempat. Pihaknya kesulitan mendapat lokasi pembangunan gereja yang baru yang dekat dengan permukiman warga HKBP Syaloom.

Menanggapi keluhan warga HKBP Syaloom Aur Duri tersebut, Wakil Wali Kota Jambi, Abdullah Sani mengatakan, pihaknya akan mencari solusi bersama agar jemaat HKBP Syaloom Aur Duri Kota Jambi bisa membangun rumah ibadah.

“Kami akan berusaha mencari solusi persoalan gereja HKBP Syaloom Aur Duri. Lokasi pembangunan gereja HKBP Syaloom akan dicari di tempat yang lebih baik, sehingga pembangunan gereja tersebut tidak lagi menimbulkan konflik,” katanya.

17 komentar:

  1. Mestinya negara harus menfasilitasi ummat beragama umumnya dan ummat kristen khususnya sebagai penganut minoritas yg di jamin UUD45-Pancasila-Bhineka Tunggal Ika.

    BalasHapus
  2. Ini Negara Hukum atau Premanisme yang di kendalikan oleh beberapa Pemerintahan Daerah untuk merusak Tatanan Hidup Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Tolong kita semua ikuti, jangan2 Pemda2 yang terlibat menyegel dan Membongkar Gereja di isi dan di pimpin oleh kelompok Paham Radikalisme yang saat ini sedang mengacaukan dunia, kita amati bersama..... atau biarlah Murka Tuhan ALLAH atas mereka.... Bertindaklah Tuhan... dengar jeritan dan tangis,,,mereka,,,,Amin.

    BalasHapus
  3. Pemda Wali Kota Jambi, seharusnya memfasilitasi & mencari solusi bersama agar jemaat HKBP Syaloom Aur Duri Kota Jambi bisa membangun rumah ibadah, bukan malah
    menyegel & mempersulit izin IMB.

    BalasHapus
  4. Pada kasus Tolikara pemerintah begitu tegas sedangkan pada kasus GKI Yasmin & HKBP Filadefia sangat lambat bertahun -tahun mencari keadilan sampai saat ini, masih belum terselesaikan, Pelarangan ibadah adalah pelanggaran Konstitusi.

    BalasHapus
  5. Seharusnya walikota Bogor mematuhi keputusan Mahkamah Agung dan rekomendasi Ombudsman RI yang menyebutkan bahwa GKI Yasmin tidak melanggar hukum.
    Walikota Bogor di minta pencabut pembekuan IMB bangunan gereja Yasmin,
    membuka gembok gereja.
    Tidak akan dilakukan relokasi.
    Jika keempat keputusan itu dilaksanakan oleh walikota Bogor, Sinode akan mengapresiasinya dengan tidak menjadikan lahan tempat berdirinya gereja Yasmin sebagai tempat ibada

    BalasHapus
  6. Beginilah di negara ini,..jangan heran,...

    BalasHapus
  7. Apa mereka harus bangun cafe remang remang biar dapat ijin??
    Mungkin itu lebih mudah.
    Tapi tak apalah.
    Mungkin Negara kami ini tidak mensupport hal yg baik.

    BalasHapus
  8. Jika di wilayah yg mayoritas Kristen mesjid di segel, karena tidak ada izin IMB,
    pasti Muslim kebakaran jenggot, di zolimin oleh orang2 Kafir,
    pasti Muslim balas dendam.

    BalasHapus
  9. Secara pribadi saya sangat geram , ini kecemburuan beragama , muslim fuck u

    BalasHapus
  10. Beginilah nasib minoritas di persulit izim IMB oleh pemerintah daerah, walaupun
    telah mengajukan bertahun -tahun.

    BalasHapus
  11. Seharusnya Pemerintah tegas thd massa intoleran, setiap warga negara harus tunduk pada Pancasila, konstitusi, azas Bhinneka tunggal ika.

    BalasHapus
  12. Muslim selalu promosi Islam Rahmatan Lil Alamin ....Islam agama damai, rahmat semesta alam....Islam menjunjung tinggi toleransi.....untukmu agamamu, untukku
    agamaku......ternyata BULL SHIT.

    BalasHapus
  13. Menurut Wahid Institute banyak mesjid yg tidak punya izin IMB, mengapa tidak di segel, di tutup atau di bongkar paksa....??

    Kota Menado Sulawesi utara mayoritas Kristen mempunyai toleransi yg tinggi thd agama lain.

    BalasHapus
  14. Kota Jayapura Papua mayoritas Kristen, jika Muslim ingin membangun mesjid di tanah Papua izin IMB di permudah, karena orang Papua menjunjung tinggi toleransi.

    BalasHapus
  15. Aparat keamanan harus berani bertindak tegas thd ormas Intoleran yg melakukan intimidasi, teror,provokator & Anarkis.

    BalasHapus
  16. Seharusnya pemerintah sudah bisa memisah pemukiman para kristen yang kafir dgn islam yg suci, kalau pemerintah lamban memberikan keputusan.

    BalasHapus
  17. Perlu dilakukan sebuah reformasi dalam tubuh organisasi masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebab, meningkatnya kekerasan atas nama agama dan keyakinan di Indonesia sejalan dengan sejumlah fatwa diskriminatif yang dikeluarkan oleh MUI.

    “Perlu ada semacam reformasi dalam tubuh MUI, bahwa besarnya tingkat kekerasan di Indonesia sejalan dengan lahirnya fatwa diskriminatif atau fatwa yang menyesatkaan.

    MUI seharusnya mengeluarkan fatwa yang mendorong terwujudnya kebersamaan, toleransi, dan kerukunan, seharusnya pemerintah melakukan pemberdayaan pada MUI agar berhenti mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan konstitusi.

    Fatwa-fatwa MUI tidak lagi mendorong berbagai aksi intoleransi atas nama agama dan keyakinan.

    BalasHapus

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...