Senin, 04 Juli 2016

Keuskupan Sibolga Tidak Izinkan Pastor Rantinus Maju Sebagai Calon Bupati

Keuskupan Sibolga Tidak Izinkan Pastor Rantinus Maju Sebagai Calon Bupati

Deklarasi Pastor Rantinus Manalu Pr maju sebagai calon bupati Tapanuli Tengah pun menuai kontroversi, mayoritas umat Katolik tidak menyetujui majunya sang pastor untuk masuk dalam dunia politik, walaupun ada pula yang mendukung Pastor Rantinus demi kebaikan masyarakat Tapanuli Tengah.

Pada tanggal 25 Mei 2016 Kelompok BARASO (Barisan Relawan Pastor Rantinus dan Ustadz Sodikin) menulis surat kepada Keuskupan Sibolga agar Bapa Uskup memberikan izin kepada Pastor Rantinus Simanulu untuk mengikuti pencalonan Kepala Daerah Tapanuli Tengah pada PILKADA serentak Februari 2017. Kelompok BARASO melihat Pastor Rantinus berjuang membela orang kecil dan mengupayakan kebaikan umum.

Tertanggal 25 Juni 2016, surat dari Keuskupan Sibolga turun dan menyatakan TIDAK MENGIZINKAN Pastor Rantinus Manalu untuk maju menjadi calon bupati Tapanuli Tengah. Surat tersebut mencakup 3 poin:
  1. Menurut aturan yang berlaku dalam Gereja Katolik, sebagaimana digariskan dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK), bahwa seorang yang telah ditahbiskan menjadi imam (klerikus) dalam Gereja Katolik dilarang menduduki jabatan publik yang memiliki kuasa sipil. Dalam KHK kanon 285 §4 dikatakan, "Para klerikus dilarang menerima jabatan-jabatan publik yang membawa-serta partisipasi dalam pelaksanaan kuasa sipil". Jabatan bupati atau wakil bupati adalah jabatan publik yang memiliki dan melaksanakan kuasa sipil.
  2. Oleh karena itu, melalui surat ini kami menyatakan bahwa dalam memperhatikan ketentuan KHK di atas, Uskup Keuskupan Sibolga tidak memberi izin kepada Pst. Rantinus Simanulu untuk menjadi calon Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah.
  3. Selain itu, aturan Gereja Katolik juga menekankan kewajiban khusus bagi para imam (klerikus) untuk menyatakan hormat dan ketaatan kepada ordinaris Gereja. Dalam KHK kanon 273 dinyatakan, "Klerikus terikat kewajiban khusus untuk menyatakan hormat dan ketaatan kepada Paus dan Ordinaris masing-masing". Dalam hal ini Ordinaris Pst. Rantinus ialah Uskup Keuskupan Sibolga.

Pada tanggal 30 Juni 2016 atau lima hari setelah surat dari Keuskupan Sibolga turun, Pastor Rantinus nekad mendeklarasikan dirinya sebagai calon bupati berdampingan dengan Ustadz Sodikin Lubis, dengan slogan "PAUS" (Pastor-Ustadz).

Romo Rantinus Berharap Mendapat Suspensi dari Bapa Uskup

Dalam wawancara dengan Katoliknews.com, Pastor Rantinus sudah mengatakan bahwa ia menyadari sepenuhya konsekuensi atas pilihannya. Ia menyatakan, dirinya berharap mendapat suspensi dari uskup selama dirinya terlibat dalam Pilkada atau nanti bila kelak terpilih sebagai bupati.

Artinya, lanjut dia, bila seandainya nanti tidak jadi bupati atau setelah tidak menjadi bupati lagi – bila terpilih -, ia akan kembali ke keuskupan, menjadi imam seperti biasa dan uskup menarik suspensi.

“Jadi, diberhentikan dari tugas, tetapi bukan (diberhentikan) sebagai imam,” ujarnya.

Pastor Rantinus juga mengatakan, meski maju sebagai calon bupati, ia akan tetap menjadi imam. Ia juga mengklaim bahwa uskup akan mengeluarkan surat suspensi untuk menghentikan atau menggantung tugas-tugas terkait pastoral gereja untuk sementara.

Suspensi ini, kata dia akan dilakukan setelah ia mendeklarasikan diri sebagai calon. Meski demikian, Pastor Rantinus tidak tahu kapan uskup akan mengeluarkan surat suspensi itu.

Apakah Bapa Uskup Akan Memberi Suspensi?

Keuskupan Sibolga Tidak Izinkan Pastor Rantinus Maju Sebagai Calon Bupati

Seorang romo pun turut menanggapi permintaan suspensi dari Pastor Rantinus. Romo Inno Ngutra dalam akun facebook-nya menulis:
  1. Kalau Uskup memberi izin Pastor itu mencalon diri untuk menjadi bupati (atas alasan yang wajar) maka kemungkinan dia kembali menjadi Romo itu masih terbuka;
  2. Kalau Uskup melarang tapi Romonya maju terus dengan keputusannya, maka ia dengan tahu dan mau memilih untuk meninggalkan status klerikalnya sama seperti Romo yang memilih untuk menikah;
Jadi, kalau Romo itu memilih opsi kedua, maka selamat tinggal imamat...

2 komentar:

  1. memang benar bahwa para pelayan gereja atau agama, sebaiknya tidak seharusnya bergabung dengan politik. karena akan mempengaruhi kepribadianya sbg pelayan. sudah banyak efek buruk yang terjadi akibat politik bercampur dlm kepelayanan.saran, sebaiknya para pelayan gereja tetap berfokus dalam kepelayanannya agar para umat beragama lebih dekat dengan Tuhan.amin.

    BalasHapus
  2. masalahnya ada kegentingan/darurat, dibutuhkan seorang pemimpin anti korupsi, pastor bisa jadi teladan dalam hal itu

    BalasHapus

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...