Kamis, 21 Juli 2016

Soal Izin Gereja YHS, Wali Kota Blitar Minta Masyarakat Obyektif


Soal Izin Gereja YHS, Wali Kota Blitar Minta Masyarakat Obyektif

BLITAR - Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar meminta masyarakat bersikap obyektif dalam melihat perlu tidaknya pemberian izin operasional Gereja Yakin Hidup Sukses (YHS) di lingkungan Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo.

Sebab, penolakan masyarakat atas keberlangsungan gereja lebih dilatarbelakangi subyektifitas, yakni buntut kasus pengakuan dusta pendeta muda gereja YHS Ruth Ewin sebagai keturunan kyai pondok pesantren Tebuireng Jombang.

“Dalam kasus ini yang salah adalah oknum pendetanya. Bukan gerejanya," ujar Samanhudi kepada wartawan menanggapi perlu tidaknya menerbitkan izin operasional gereja YHS.

Sebelumnya, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Blitar merekomendasikan penolakan pemberian izin operasional gereja. FKUB berharap pemerintah sebagai pemegang otoritas pendirian rumah ibadah tidak memberi izin operasional YHS. FKUB menggunakan tanda tangan penolakan ratusan warga Kelurahan Sukorejo sebagai salah satu dasar rekomendasi.

Warga menolak operasional gereja YHS di wilayahnya. Aksi warga kelanjutan dari kasus beredarnya rekaman video ceramah pendeta Ruth Ewin di youtube yang mengaku keturunan kyai ponpes Tebuireng Jombang. Rekaman itu meluas dan meresahkan sebagian besar umat Islam.

Bahkan, PWNU Jawa Timur dan keluarga besar ponpes Tebuireng sampai turun tangan. Di depan keluarga besar ponpes Tebuireng Jombang Ruth mengaku telah berdusta. Ia meminta maaf dan mengiklankan maafnya di media nasional selama tiga hari berturut turut.

Samanhudi meminta masyarakat untuk bersikap tenang. Dia membenarkan bahwa rekomendasi FKUB menjadi dasar pemerintah menerbitkan izin operasional rumah ibadah. Sebab sejatinya FKUB merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah. Namun pihaknya tetap akan mempelajari terlebih dahulu.

“Dan sampai sekarang suratnya (rekomendasi FKUB) belum masuk. Nanti kalau sudah masuk akan saya pelajari. Yang pasti semuanya harus sesuai aturan,“ pungkasnya.

Ketua FKUB Kota Blitar Abdul Basid menegaskan bahwa aspirasi penolakan warga terhadap gereja menjadi dasar FKUB menerbitkan rekomendasi penolakan. FKUB berdalih tidak ingin terjadi konflik horizontal bernuansa SARA di Kota Blitar. Kendati demikian, kata Basid yang berwenang memberikan izin operasional tetap pemerintah. “Yang berwenang memberikan ijin dan menutup adalah walikota. FKUB dan Kemenag hanya memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan,“ ujarnya.

2 komentar:

  1. Hajah Irene Handoko menghujat, memfitnah, mencemooh, memberikan kesaksian palsu mengapa tidak di proses secara hukum.

    BalasHapus
  2. Ustad Yahya Waloni menghujat, memberikan kesaksian palsu, mengapa tidak di proses secara hukum.

    BalasHapus

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...