Kamis, 22 Desember 2016

Di Padang, Siswi-Siswi Kristen Pun Terpaksa Berjilbab

Kewajiban berjilbab bagi seluruh siswi di semua sekolah negeri/ swasta—dari tingkat SD/MI, SLTP/MTS hingga SLTA/SMK/MA—di Padang berasal dari Instruksi Walikota Padang, Fauzi Bahar yang ditetapkan 7 Maret 2005. Sejak saat itu kontroversi pun meledak. Sebagaimana Perda-Perda atau aturan-aturan yang berbasis pada syariah di daerah-daerah lain, sasaran utama dari Instruksi Walikota Padang ini pada dua kelompok: perempuan dan non-muslim.

Jilbab yang merupakan pilihan pribadi dari perempuan yang ingin memakainya ataupun tidak, jilbab yang berhubungan erat dengan pemahaman pribadi seseorang terhadap agamanya, namun dengan Instruksi tersebut perempuan akan terpaksa memakai jilbab. Kelompok non-muslim pun di daerah-daerah yang menerapkan peraturan berbasis pada syariah, akan merasa terganggu, bahkan terancam kebebasannya, baik sebagai warga negara atau sebagai pemeluk agama yang berbeda dari Islam.

Di Padang, Siswi-Siswi Kristen Pun Terpaksa Berjilbab
Cover Jurnal Perempuan edisi 60 "Awas Perda Diskriminatif". Siswa dan sekolah di Padang Sumatera Barat sedang mengikuti ucapara bendera hari Senin, lihat siswi-siswi yang seluruhnya memakai jilbab. ini sekolah umum negeri bukan sekolah swasta agama atau madrasah.

Alasan Walikota

Dalam acara Topik Minggu di SCTV, 9 Agustus 2006, Walikota Padang, Fauzi Bahar memberikan alasan-alasan yang konyol di balik penerapan kewajibab jilbab itu. Menurutnya, ada beberapa keuntungan yang didapat. Pertama, murid SD, SMP, hingga SMA terhindar dari gigitan nyamuk "Aedes aegypti" (jenis nyamuk yang dapat membawa virus dengue penyebab penyakit demam berdarah) dengan berbusana muslimah. Kedua, anak-anak gadis tidak gengsi masuk sekolah karena setelah mereka berjilbab tidak perlu malu karena tidak memakai perhiasan, baik kalung atau anting. Ketiga, sejak diterapkannya kewajiban jilbab, wilayah Padang telah aman dari penjambretan, karena perempuannya telah tertutup. Fauzi Bahar juga menambahkan dengan memberi contoh lain yaitu wilayah di Bukit Tinggi yang cuacanya dingin, maka perempuan yang naik motor tidak akan kedinginan atau masuk angin karena berjilbab!

Alasan Walikota ini jelas mengada-ada. Perlindungan dan pemberantasan terhadap nyamuk yang menyebabkan demam berdarah tidak ada hubungannya dengan busana muslim. Melalui program Departemen Kesehatan untuk memberantas nyamuk jenis ini dikenal langkah 3 M: Menguras, Menutup, dan Mengubur. Menguras bak mandi, untuk memastikan tidak adanya larva nyamuk yang berkembang di dalam air dan tidak ada telur yang melekat pada dinding bak mandi. Menutup tempat penampungan air sehingga tidak ada nyamuk yang memiliki akses ke tempat itu untuk bertelur. Mengubur barang bekas sehingga tidak dapat menampung air hujan dan dijadikan tempat nyamuk bertelur.

Ternyata Walikota Padang ini menambahkan satu kata M: memakai busana muslimah! Alasan kedua juga jelas tidak pernah ada, siswi yang tidak masuk karena malu tidak memakai perhiasan. Jelas-jelas sekolah adalah tempat belajar, bukan pesta, atau mejeng sehingga tidak ada hubungannya dengan persoalan perhiasan dan busana. Sedangkan penjabretan adalah masalah kriminal, tidak ada hubungannya dengan busana perempuan. Kemiskinan dan pengangguran adalah sebab utama dari penjambretan, serta lemahnya penegakan hukum dari aparat pemerintah. Untuk menghindar dari penjambretan dengan mewajibkan perempuan harus berbusana tertutup sama saja dengan menyatakan penyebab pelecehan seksual terhadap perempuan karena perempuan berpakaian terbuka. Bukan pelaku pelecehan dan kejahatan yang dihukum, namun justeru perempuan yang terus disalahkan. Di sinilah perempuan menerima diskriminasi dan kekerasan yang berlapis.

Dalam dialog Topik Minggu tersebut, Fauzi Bahar dengan penuh percaya diri, menyatakan tidak ada protes dari wali murid, karena aturan itu hanya diwajibkan untuk siswa muslim, sedangkan yang non-muslim tidak diwajibkan. Fauzi Bahar mengulang-ulang pernyataan ini hingga dalam wawancaranya yang terbaru dengan Tempo edisi 8, 14-20 April 2008. Menurutnya jika ada sekolah yang terbukti memaksakan pemakaian jilbab terhadap siswa nonmuslim, ia akan menindak tegas. ”Sebutkan dan akan kami copot kepala sekolahnya,” ucapnya.

Namun kenyataan di lapangan membuktikan yang berbeda dari pernyataan Fauzi Bahar. Melalui penelitian yang saya lakukan di Padang, Sumatera Barat selama seminggu, 31 Maret hingga 4 April 2007 membuktikan banyaknya siswi-siswi non muslim yang terpaksa berjilbab, bila tidak memakai mereka tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas. Fokus penelitian saya adalah, “Dampak Peraturan Busana Muslimah (Jilbab) terhadap Guru dan Siswi Non Muslim di Sekolah-sekolah Negeri Umum”.


Perda Syariah dalam Ranah Sumatra Barat

Penduduk Sumatera Barat adalah mayoritas muslim, mereka membanggakan diri dengan slogan, adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah (adat yang bertopang pada syariat [Islam], dan syariat [Islam] yang betopang pada al-Quran). Melalui slogan ini pula, persepsi keislaman sangat kuat di ranah Minang itu, dan menganggap suku Minang dengan Islam seperti dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam konteks Sumatera Barat secara umum, menurut penelitian yang dilakukan oleh Sudarto, seorang anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sumatera Barat, telah ada sekitar 23 Perda berbasis Syariah yang terbagi menjadi empat macam. Pertama Perda yang masuk dalam kategori anti-maksiat. Kedua, Perda wajib bisa baca al-Quran. Ketiga Perda yang mewajibkan busana muslim. Keempat Perda zakat. 

Dari jenis-jenis Perda tersebut yang sangat diskriminatif terhadap perempuan, selain Perda Busana Muslim adalah Perda anti-Maksiat, karena menganggap perempuan sebagai sumber maksiat, sehingga objek sasaran tangkapnya selalu perempuan. Sudarto mencontohkan dalam aksi-aksi sweping yang dilakukan baik oleh aparat keamanan atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), misalnya kalau terjadi penangkapan terhadap pasangan dari sebuah hotel yang selalu menjadi sasaran comooh dan korban adalah perempuan.

Islam sebagai simbol sangat kuat di Sumatera Barat, khususnya di Padang. Melalui survei sosial keagamaan yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) Juli 2007 menunjukkan temuan-temuan yang mencengangkan dan mengkhawatirkan. 

Secara mayoritas, Padang yang berpenduduk 787.740 jiwa (data tahun 2004) berafiliasi pada partai yang berdasarkan agama (Islam) 53.7%. Sedangkan partai nasionalis sekuler hanya mencapai 31.7%. Sementara perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) rata-rata sama di Padang.

Dalam masalah pandangan masyarakat Padang terhadap bentuk negara dan isu aturan-aturan negara dengan berdasarkan pada syariah memperoleh jawaban yang ambigu. Ketika ditanya “apakah Indonesia negara Islam atau bukan” jawabannya: 97% bukan, negara Islam 2.4%, namun ketika ditanya “setuju atau tidak setuju aturan-aturan berdasarkan ajaran Islam”, jawabannya: setuju (58.5%), tidak setuju (36.6%). 

Dua isu berbasis syariah: wirid dan busana muslim juga memperlihatkan hasil yang mencengangkan. Ketika responden ditanya “perlukah Perda kewajiban wirid bagi siswa/i” jawabannya adalah: perlu (87.8%), tidak perlu (9.8%). Dan saat dilanjutkan dengan pertanyaan “tidakkan Perda ini diskriminatif terhadap warga lain yang tidak beragama Islam” jawabannya: tidak diskriminatif (87.8%), ya (7.3%). 

Sedangkan kewajiban busana muslim (jilbab dan baju yang menutupi seluruh tubuh perempuan: kecuali wajah dan dua telapak tangannga) hasilnya: perlu (92.7%), dan tidak perlu (4.9%). Ketika ditanya “apakah Perda tersebut tidak diskriminatif terhadap pemeluk agama lain” jawabannya: tidak diskriminatif (80.5%), diskriminatif (14.6%).

Meskipun sangat tinggi harapan dan dukungan masyarakat Padang terhadap Perda Syariah, namun ketika ditanya “siapa yang punya usul/inisiatif pertama kali Perda itu”, jawabannya adalah: pemerintah daerah (75.6%), sedangkan ormas/kelompok masyarakat (12.2%). Demikian juga ketika ditanya “draft Perda itu dibuat siapa”, jawabannya: Pemda (76.6%). Hal ini menunjukkan bahwa lembaga eksekutif (pemerintah daerah) memiliki peran yang sangat sentral dalam mengusulkan dan membuat peraturan yang berdasarkan syariat Islam.

Demikan dengan Peraturan busana muslim di Kota Padang yang berasal dari Instruksi Walikota Padang, Fauzi Bahar, nomor 451.422/Binsos-iii/2005. Instruksi tersebut ditujukan kepada: Kepada Dinas Pendidikan Kota Padan, kepada Kantor Departemen Agama Kota Padang, Ketua DMI Kota Padang, Camat se Kota Padang, Lurah se Kota Padang.

Instruksi Walikota itu berisi 12 poin. Aturan busana muslim termaktub dalam poin kesepuluh, “BAGI Murid/Siswa SD/MI,SLTP/MTS dan SLTA/SMK/MA se Kota Padang diwajibkan berpakaian Muslim/Muslimah yang beragama Islam dan bagi non Muslim dianjurkan menyesuaikan pakaian (memakai baju kurung bagi Perempuan dan memakai celana panjang bagi laki-laki)”. 

Dari Instruksi tersebut, Kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Padang, Dr. H. Mardjohan, M.Pd menyebarkan Instruksi tersebut melalui “Surat Pengantar Instruksi Walikota Padang” bernomor 1565/420.DP/TU.2/2005 tanggal 30 Maret 2005 yang ditujukan kepada Kepada SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta dan Kacabdin Pendidikan berserta SD yang berada dalam jajarannya.

Di Padang, Siswi-Siswi Kristen Pun Terpaksa Berjilbab
Foto kenangan alumni 2003-2004 dari sekolah menengah umum negeri di Padang, karena belum diterapkan kewajibab busana muslimah, sisiwi-siswinya banyak yang tidak memakai jilbab.

Sebagaimana yang termaktub dalam Instruksi tersebut, atau dalih Walikota melalui wawancara baik di media, atau pun komentar-komentar resminya, murid-murid non-muslim tidak diwajibkan berbusana muslim. 

Temuan saya selama melakukan penelitian di Padang, siswi-siswi non-muslim di sekolah umum negeri dan swasta: SMP, SMU, SMK, SMP-SMU PGRI, SMP-SMU Pertiwi, dan lain-lain (kecuali di sekolah-sekolah Katolik) terpaksa memakai jilbab. Saya melakukan wawancara dengan beberapa siswi Kristen dan orang tua murid mereka. Demikian wawancara dengan pendeta dan pastor gereja yang merupakan tempat pengaduan segala keluh-kesah dari anggota jemaat mereka.


Beberapa temuan:

1. Melalui pengamatan secara langsung terhadap beberapa sekolah negeri umum pemerintah dan swasta, dari SMP, SMU, dan SMK seluruh siswi-siswinya memakai jilbab. Jilbab bagi siswi disamakan dengan aturan baju seragam yang menjadi kewajiban siswi untuk masuk sekolah, seperti baju putih lengan panjang, dan rok warna abu-abu (untuk SMA), biru (untuk SMP) dan merah (untuk SD), sepatu hitam, kaos kaki putih, dan topi sekolah. 

2. Pandangan umum sekolah-sekolah negeri telah berubah menjadi sekolah agama (madrasah) melalui busana muslimah yang dikenakan oleh siswi—sedangkan siswa berkewajiban memakai baju “taqwa” (koko) pada hari Jumat—sekolah-sekolah umum negeri juga dipenuhi dengan papan, baleho, dan simbol-simbol keislaman lainnya. Selain itu setiap jumat ada kuliah tujuh menit (Kultum) yang berisi ceramah agama yang tujuannya menguatkan keimanan.

3. Secara umum kondisi umat Kristen di Padang merasa tertekan dengan adanya Perda-perda dan aturan yang berdasarkan syariat Islam. Kondisi tersebut disampaikan oleh anggota jemaat Gereja Kristen Protestan atau pun Katolik pada gereja. 

4. Instruksi tersebut yang telah berusia tiga tahun telah menyebabkan siswi-siwi non muslim terpaksa memakai jilbab.

5. Pengakuan tersebut bisa disimpulkan sebagai kecenderungan umum di Padang, karena diperkuat juga oleh kesaksian para pendeta dan pastor yang menerima secara langsung keluhan anggota-anggota jemaatnya karena anak-anak mereka harus memakai jilbab ke sekolah.

6. Alasan siswi dan orang tua murid yang tetap menyekolahkan putri-putri mereka di sekolah umum negeri: (a) sekolah umum negeri lebih murah (b) lulusan sekolah umum negeri lebih mudah diterima di Perguruan Tinggi terkenal di Jawa (c) ingin mengikuti lomba, olimpiade, dan kegiatan lainnya yang lebih diprioritaskan pada sekolah umum negeri (d) ingin mengenal kemajemukan suku dan agama.

7. Orang tua yang ingin menghindar dari aturan tersebut memindahkan anak-anak mereka secara langsung ke sekolah-sekolah Katolik/Kristen, atau menyekolahkan anak-anak mereka di luar daerah Sumantera Barat: Bengkulu, Riau, Medan, dan lain-lain. Sejak ditetapkan aturan tersebut, puluhan siswi Kristen pindah sekolah ke luar daerah Sumantera Barat. 8. Aturan tersebut tidak hanya memaksa siswi non muslim untuk memakai jilbab, namun juga siswi-siswi muslimah yang terpaksa memakai jilbab sebagai peraturan sekolah. Dari survei yang dilakukan oleh Sumatera Barar Intellectual Society (SIS) yang dipublikasikan di Padang Ekspres, Minggu 30 Maret 2008, 69 persen siswi-siswi sekolah dari SMP hingga SMU dalam sehari-harinya di luar sekolah tidak memakai jilbab, dan hanya 31 persen siswi yang sehari-harinya memakai jilbab.

Di Padang, Siswi-Siswi Kristen Pun Terpaksa Berjilbab
Berada di sekolah umum negeri yang dipenuhi tulisan-tulisan Arab, petikan dari ayat aquran, hadis atau pepatah Arab.

Kondisi Kelompok Non-Muslim

Kewajiban busana muslimah pada siswi-siswi sekolah di Padang menyebabkan kekerasan psikis dan teologis terhadap siswi-siswi non-muslim. Hal ini terbukti pada Fransiska Silalahi, Siswi kelas 3 SMU 1 Padang yang terpaksa memakai jilbab ke sekolah selama tiga tahun. Sejak Siska—demikian ia biasa disapa—duduk di kelas 1 di tahun 2005 sewaktu aturan busana muslimah ditetapkan. 

Awalnya Siska enggan memakai jilbab pada hari pertama ia masuk sekolah. Namun ia ditegur kakak kelasnya karena tidak memakai jilbab. Siska berkelit bahwa ia non-muslim. Siska tidak bisa lagi berkelit setelah ada pengumunan dari kepala sekolahnya siswi non muslim pun wajib memakai jilbab. 

Meskipun dalam proses belajar dan kegiatan-kegiatan lain di sekolah Siska yang beragama Kristen tidak pernah menerima perlakuan diskriminatif, namun ia tetap menyesalkan adanya peraturan busana muslimah, karena mewajibkan siswi-siswi non muslim berjilbab (wawancara Siska di Box).

Seorang pendeta bernama John Robert Pardede dari Gereja Metodis Indonesia (GMI) menyatakan bahwa pemaksaan aturan-aturan yang berbasis pada syariat Islam telah membuat sakit hati kelompok non muslim, dan mereka juga terpaksa mengingkari hati nurani.

Menurut pengakuan Pendeta John, ia sering mendapat keluhan dari anggota jemaatnya, “tidak hanya anak-anak Kristen yang diwajibkan memakai jilbab di sekolah-sekolah, namun juga jemaat kami yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) terpaksa memakai jilbab,” katanya. Untuk menghindari dari peraturan tersebut banyak anggota jemaat Kristen yang memindahkan anak-anak mereka ke sekolah Kristen dan Katolik, “hal ini dilakukan agar anak-anak mereka terhindar dari pemaksaan itu,” tambahnya.

Sebagai kelompok minoritas, Pendeta John melihat posisi ini sangat rumit dan tidak berdaya. Ketika ditanya tentang penolakan dari kalangan Kristen, menurutnya Kristen tidak bisa melawan. 

“Kami tidak bisa melawan, kami sadar inilah resiko menjadi kelompok minoritas, kami hanya terus introspeksi, kami melihat tidak ada jalan lain kecuali dengan mematuhi aturan ini,” kata Pendeta John.

Ketika Pendeta John menerma keluh-kesah dari anggota jemaatnya karena anak-anak mereka terpaksa memakai jilbab, Pendeta John hanya bisa membesarkan hati mereka dan berkata, “tidak apa-apa tutup kepala kalian dengan jilbab, tapi tutup hati kalian dengan iman kepada Allah kita.”

Bagi Pendeta John, jilbab tetaplah simbol agama tertentu yang sebenarnya tidak bisa dijadikan peraturan umum agar dipakai oleh seluruh anggota masyarakat yang berbeda dari agama itu. “kami melihat jilbab sebagai simbol agama (Islam) yang diharuskan dipakai oleh pemeluk agama lain (nonmuslim), dan kami (Kristen) sering mengingkari hati nurani kami, kami terpaksa memakai simbol-simbol yang tidak kami yakini,” tutur Pendeta John. 

Memakai jilbab karena terpaksa harus dijalani oleh kalangan Kristen di Padang, meskipun menyakitkan perasaan. Rasa sakit ini juga dirasakan oleh anggota jemaat Pendeta John yang menceritakan keluhan mereka. “Mereka merasa sakit, tapi tidak bisa berbuat apa-apa.”

“Pernah suatu ketika saya datang ke rumah jemaat, dan anak-anak mereka datang ke sekolah, yang perempuan memakai jilbab, saya agak kebingungan dan tidak enak hati, jemaat saya Kristen kok anak-anaknya pakai jilbab, hampir saja saya tidak mengenal mereka, karena memakai jilbab itu,” kata Pendeta John.

Sedangkan bagi seorang ibu dan guru sekolah di sebuah sekolah umum di Padang yang menganut agama Kristen Protestan dan seorang ibu dari dua siswi yang terpaksa pakai jilbab ke sekolah, baginya peraturan tersebut memberi kesan ingin menghilangkan komunitas agama Kristen dan agama lain di luar Islam. (lihat bagian wawancara dengan seorang ibu wali murid dan guru sekolah)

Dampak psikologis lain yang didapat oleh siswi-siswi non muslim adalah rendah diri. Hal ini diungkapkan oleh Romo Agus dari Keuskupan Padang. Menurut Romo Agus di atas kertas ia mengakui bahwa aturan tersebut diperuntukkan mengatur guru dan siswa yang muslim, namun kenyataannya di sekolah-sekolah siswi-siswi non muslim dipaksa untuk memakai jilbab. 

Menutur Romo Agus perasaan siswi-siswi nonmuslim itu sebenarnya menolak untuk berjilbab, tapi mereka tidak mau dikeluarkan dari komunitas sekolah dan dijauhi teman-temannya karena tidak memakai jilbab.

“Secara psikologis, mereka sebenarnya menolak untuk memakai jilbab, tapi mereka juga tidak mau merasa ditolak oleh teman-temannya dan sekolahnya kalau tidak memakai jilbab,” tutur Romo Agus. “Perasaan itu juga muncul ketika teman-temannnya yang memakai jilbab tidak ikhlas untuk bergaul karena dianggap bukan bagian dari komunitas, dengan demikian mereka yang sebenarnya ingin menolak mau tidak mau harus melaksanakan peraturan ini, karena mereka mau ditolak oleh komunitasnya,” kata Romo menambahkan.

Romo Agus menyayangkan peraturan yang diskriminatif ini ada di sekolah. “Padahal seharusnya sekolah adalah komunitas pendidikan yang terbuka, satu sama lain saling menerima,” kata Romo Agus. Namun dengan adanya aturan tersebut, tujuan pendidik untuk mebuka karaktar siswa tidak tercapai karena adanya penyeragaman itu. “Dengan berlakunya penyeragaman uniform (semua harus berjilbab), ini berarti siswa tidak dididik untuk menerima kemajemukan dan pluralitas, sehingga mereka hanya mengerti bahwa kehidupan pendidikan hanya satu warna saja,” tambah Romo Agus.

Hal senada juga disampaikan oleh Pendeta Robert Marthin, Ketua PGI Sumatera Barat. Aturan kewajiban jilbab tersebut merupakan perlakuan yang tidak adil terhadap kurang lebih 22.000 pemeluk Kristen di Sumatera Barat. Menurut catatan yang dimiliki antara tahun 2005-2006, kurang lebih ada 22 siswi yang melanjutkan studinya di luar kota ini atau mereka kembali ke kampung meskipun orang tuanya berada di Padang. Menurut Pendeta Marthin, awalnya aturan jilbab di sekolah-sekolah tidak mengejutkan pemeluk Kristen, namun ketika siswi-siswi Kristen harus pakai jilbab mereka langsung tertekan. 

Di Padang, Siswi-Siswi Kristen Pun Terpaksa Berjilbab
Siska siswi kelas 3 dari SMU I Padang, beragama Kristen dan telah tiga tahun memakai jilbab setiap masuk sekolah. Kini ia mahasiswi di sebuah perguruan tinggi di Jawa dan bisa terbebas dari aturan jilbab.

“Memakai jilbab atau tidak memakai jilbab bukan hal yang mengejutkan, tetapi yang sangat berdampak dan membuat shock adalah ketika siswi-ssiwi Kristen juga harus memakai jilbab. Perlakuan dan komentar tidak adil tidak hanya behenti di sini, meskipun siswi-siswi Kristen sudah memakai jilbab, tidak lepas dari komentar. Misalnya keluar perkataan, orang Kristen kok pakai busana Muslim?” kata Pendeta Marthin dalam wawancaranya dengan Jurnal Perempuan ketika ditanya kondisi terakhir umat Kristen di Padang. Kondisi yang serba salah, apabila siswi Kristen tidak memakai jilbab maka mereka tidak akan bisa masuk sekolah dan mengikuti pelajaran, memakai jilbab pun tidak lepas dari komentar tadi: orang Kristen memakai simbol Islam.

Menghadapi situasi yang rumit ini, Pendeta Marthin telah berusaha untuk memberikan respon, baik terhadap pemerintah atau kepada jemaat gerejanya. “Ada dua cara yang kami tempuh. Pertama, gereja melalui PGI mencoba membicarakan hal ini kepada Pemerintah, dalam hal ini Walikota. Kedua, memberikan pemahaman tentang hal ini kepada para orang tua. Akhirnya kami berkata kepada para jemaat di Padang bahwa yang penting adalah keimanan, soal busana atau berpakaian hanyalah tampilan luar, tapi yang penting iman dan keinginan untuk belajar yang baik dari anak dan pemberian pemahaman kepada anak agar mengerti kondisi yang seperti itu. Mau bagaimana lagi, sebab jika kita tidak mengikuti, siswa-siwi kita mau bersekolah di mana?” kata Pendeta Marthin.

Peraturan kewajiban jilbab terus jelas-jelas sangat diskriminatif baik terhadap siswa perempuan dan kelompok non-muslim di Kota Padang. Namun Pemerintah dan anggota Legislatif tidak melihat adanya unsur diskriminasi ini. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Walikota selalu tidak mengaku bahwa peraturan ini telah memakan korban siswi non-muslim. Demikian pengakuan dari Dra. Nurmaini Jamar, Sekretaris Fraksi PAN, DPRD Kota Padang, Komisi Pendidikan ketika ditanya peraturan tersebut ia mengatakan “wajar-wajar saja”. 

“Aturan ini tidak masalah untuk siswa yang muslim, karena untuk sesama muslim memang ada aturan. Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Walikota Padang yang mayoritas penduduknya muslim menurut saya wajar-wajar saja asal peraturan ini tidak diberlakukan pada yang non-Muslim,” katanya. 

Ketika ia disodorkan fakta dari lapangan peraturan itu juga dipaksakan juga ke siswi non-muslim, ia menjawabnya sebagai “kasus”. “Itulah yang saya sebut kasus, karena yang terjadi antara peraturan dan keyataan di lapangan tidak sama. Jika terjadi kasus-kasus seperti ini di lapangan, seharusnya kita carikan solusinya bersama. Pihak yang mengeluarkan peraturan tentu ada aturan-aturan yang mengatur hal ini. Kita yang mengetahui kasus-kasus di lapangan seperti ini, perlu melaporkan kasus ini kepada pihak-pihak yang mengeluarkan peraturan (penguasa) untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan karena tentu ada sanksi terhadap orang-orang yang tidak memiliki komitmen terhadap peraturan yang telah ditentukan ini,” tambah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang sama dengan walikota Padang. 


Rekomendasi

Melalui fakta yang terjadi di lapangan, kewajiban jilbab terhadap siswi-siswi di Kota Padang dan Sumatera Barat ada beberapa hal yang bisa dijadikan rokemendasi.

Pertama, mencabut instruksi Walikota itu yang jelas-jelas merupakan bentuk diskriminasi terhadap siswi perempuan secara umum, siswi muslim, dan non-muslim yang terpaksa memakai jilbab secar khusus. Dalam konteks Islam, hukum jilbab masih memiliki perbedaan pemahaman, ada yang mewajibkan dan ada pula yang tidak mewajibkan (seperti almarhum Prof. Dr. Nurcholish Madjid, KH Abdurrahman Wahid, dan ahli tafsir Prof. Dr. Quraish Shihab). Hukum jilbab tidaklah seperti kewajiban dasar-dasar Islam seperti syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Jilbab bukanlah persoalan pokok (ushul).

Di Padang, Siswi-Siswi Kristen Pun Terpaksa Berjilbab
Petugas ucapara bendera dengan jilbab dan topi sekolah. Jilbab sudah masuk dalam aturan seragam sekolah negeri/swasta yang harus dipatuhi.

Oleh karena itu aturan yang mewajibkan jilbab maka telah menafikan keragaman tafsir dalam Islam dan sebagai bentuk pemaksaan satu pendapat atau satu pemahaman terhadap pemahaman dan pendapat yang lain. Lebih-lebih dalam konteks ini siswi-siswi non-muslim pun harus mematuhi aturan ini. Dan bagi siswi-siswi non-muslim aturan jilbab ini merupakan memaksakan satu simbol agama kepada penganut agama yang lain dengan menggunakan dalih aturan-aturan sekolah. 

Dalam konteks Sumatera Barat sendiri, slogan adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah bukanlah satu-satunya slogan yang dikenal dan ditaati—slogan ini baru populer setelah adanya kecenderungan Islam Politik. Sedangkan dua ujaran lain adat salingka nagari (adat menurut wilayah) dan Sakali aia gadang, sakali tepian berubah (Sekalia air pasang, maka tepian akan berubah) masih menjadi pegangan dalam masyarakat Minang. Dua pepatah ini menunjukkan keberagaman dan kelenturan adat yang dipegang di masing-masing nagari, dan juga aturan tersebut tidak bersifat jumud, selalu ada kesempatan untuk berubah. Namun dua pepatah bijak ini kurang populer dibandingkan dengan slogan yang pertama karena adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah telah menjadi ideologi politik. 

Kedua, mengembalikan fungsi sekolah umum negeri kepada fungsi awalnya, sebagai sekolah pemerintah yang disubsidi oleh negara dan disediakan untuk anak negeri Indonesia terlepas agama, suku, dan bahasanya. Di sekolah umum negeri, tunas-tunas muda bisa belajar kebhinnekaan suku, agama dan adat-istiadat. Oleh karena itu tidak diperbolehkan satu agama, satu suku, dan satu adat menguasai sekolah umum negeri. Karena sekolah tersebut disediakan dari, oleh, dan untuk rakyat Indonesia tanpa memandang agama, suku, dan bahasanya.



---


Tulisan ini dimuat di Jurnal Perempuan edisi 60, November 2008


Wawancara dengan Fransiska Silalahi, Siswi kelas 3 SMU 1 Padang (2008)

Di Padang, Siswi-Siswi Kristen Pun Terpaksa Berjilbab
Siska baru keluar sekolah.

Bagaimana perasaan Siska ketika pada tahun 2005, masuk sekolah SMA 1 Negeri, harus memakai jilbab?

Siska masuk SMA di tahun pertama kali peraturan ini diberlakukan (tahun 2005). Terkejut lah. Kok kayak begitu sih, kan dulu nggak ada! Enak kali yang sudah tamat-tamat itu, bisa bebas gitu, eh malah kita yang kena. Awalnya kan nggak mau, terus masuk hari pertama juga nggak pake. Terus kakak senior bilang, “eh kok kamu enggak pakai jilbab?” , Siska jawab, “saya non-muslim kak”, “non-muslim, muslim harus pakai!” Ya itu senior kok galak, kirain cuma bercanda aja. Akhirnya waktu itu rapat, dan setelah itu Kepala Sekolah ngasih pengumuman yang non-muslim juga harus pake jilbab. Diwajibkan menyesuaikan untuk memakai jilbab, itu peraturan dari sekolah. Ya udah lah terpaksa pake.


Pernah enggak Siska itu ke sekolah enggak pake jilbab? Terus gimana respon pengurus sekolah pada waktu itu? 

Enggak pernah. Kalau ke sekolah, kalau belajar enggak pernah enggak pake jilbab, pasti pake, kecuali yang masuk pertama. Cuma kalau ke sekolah ada ekskul, kayak misalnya ekskul pelajaran biologi, atau apa, baru enggak pake jilbab.


Bagaimana sikap pengurus sekolah terhadap Siska waktu itu?

Karena itu bukan jam belajar yang biasanya diadakan hari Minggu, enggak apa-apa. Kecuali kalau dari hari Senin sampai Sabtu pas jam-jam belajar terus datang ke sekolah tanpa jilbab, mungkin ya ditanya gitu, kenapa enggak pake jilbab? Kan udah ada peraturan di sekolah harus pake jilbab!


Siska sendiri melihat jilbab itu sebagai apa waktu itu?

Karena saya non-muslim, saya enggak tahu dan enggak peduli apa artinya jilbab. Pokoknya ini peraturan, ya udah lah pake aja. Apa artinya saya enggak perduli.


Waktu itu kan Siska sebenarnya punya pilihan untuk bias masuk ke sekolah yang Katolik, seperti SMK apa, SMP Siska yang tidak memberlakukan peraturan itu. Tetapi kenapa Siska ingin di SMU itu?

Pertama kalau di SMA Negeri untuk nyambung ke universitas kan lebih gampang. Yang kedua, dari kecil, Siska sekolahnya di Katolik. Kata mama kalau sekolah di Katolik terus kapan bisa beradaptasi dengan orang yang beda. Yang ketiga ketika SMP ada acara olimpiade-olimpiade, Siska enggak pernah ikut, karena SMP Siska sekolah swasta. Jadi kesannya waktu itu olimpiade cuma buat sekolah negeri saja. Jadi ya udah lah masuk negeri aja, supaya tahu gimana rasanya sekolah di negeri. Ternyata emang iya, sekolah di negeri bisa ikut olimpiade, bisa ikut banyak lah, lebih enak aja di negeri.


Pernah enggak ada diskusi dengan teman-teman Siska sendiri yang Kristen misalnya obrolan dan curhat tentang keharusan pake jilbab, ada perasaan risih dan sebagainya? 

Di SMU 1 saya aja cewek yang Kristen, jadi obrolan itu enggak ada. Tapi kalau teman satu gereja ada. Kita tuh cerita-cerita kalau kesel banget pake jilbab ini. Masa kita harus pake jilbab, kita kan non-muslim. Ya pengennya tuh kita apain itu Pemda, ya kayak gitu-gitu lah! Ya kesel-kesel gitu, ya cuma di hati aja. Apa yang bisa kita lakuin sebagai siswa, gitu kan?


Pernah diungkapkan kekesalan Siska pada guru, atau ke pengurus sekolah? Kenapa sih Siska ini kan non-muslim, kenapa Siska juga harus pake jilbab? 

Ke pengurus sekolah sih enggak pernah, soalnya paling ntar kalau misalnya saya tanya gitu, paling mereka bilang “ya kamu ini kan anak SMU 1 juga, maka wajiblah mengikuti peraturan sekolah, ini sudah peraturan sekolah” Paling itu yang jawabannya, tambah kesel aja kan. Ya udah lah saya sadar sendiri aja kalau saya itu pertama harus mengikuti peraturan sekolah, terus kedua jilbab sekedar busana apalah artinya gitu.


Selama tiga tahun dengan memakai jilbab, perasaan Siska gimana?

Kesel aja, kenapa sih pas saya SMA ada peraturan kayak gini. Itu aja kesalnya. Pokoknya itu aja sih perasaan kesalnya.


Sebagai siswi Kristen apakah pernah merasa dibedain di sekolah? 

Enggak, soalnya mereka enggak pernah beda-bedain, mentang-mentang dia Keristen. Enggak keliatan gitu saya juga Keristen, saya juga aktif di sekolah, saya juga ikut OSIS, bahkan saya ketua biologi. Jadi walaupun Keristen, tapi tetap aktif. Walaupun cewek Kristen, tapi tetap diakui juga. Lihatlah itu yang Keristen. Misalnya kalau anak-anak yang lain pada bandel-bandel, saya itu orangnya biar Kristen dibilang baik lah. Jadi guru-guru itu sering bilang tirulah Fransiska yang Kristen itu, dia Kristen, tapi dia kayak gini. Jadi teladan di sekolah.


Ada hal yang dituntut dari jilbab, misalnya aturan-aturan Islam yang lain terhadap Siska di sekolah selain Jilbab, peraturan lain yang berkaitan dengan Islam?

Enggak ada, mereka kan cuma nyuruh pakai berbusana muslim, itu aja, enggak ada yang lain. Kayak misalnya ada doa-doa Asmaul Husnah itu kan enggak diwajibkan untuk mengikuti itu. Terus biasanya hari Jumat kan ada Kultum, saya juga enggak pernah ngikutin, karena memang enggak diwajibkan. Pernah saat ada acara kultum saya di kelas aja, kepala sekolahnya datang, ‘loh kamu kenapa enggak masuk? Enggak ikut kultum?’, ‘saya non-muslim pak’,’oh non-muslim’ ya udah, gitu aja. Jadi yang mereka wajibkan itu Cuma pake busana muslim, pake jilbab. Kalau yang doa-doa, Asmaul Husnah, kultum itu mereka enggak pernak mewajibkan.


Pernah ngomong ke orang tua tentang kegelisahan dan kekesalan Siska memakai jilbab? Gimana respon orang tua?

Kata mama sih, ini kan cuma busana, anggap aja enggak ada. Pokoknya ini kan cuma peraturan aja, pertama sebagai siswa kita harus ngikutin juga, kecuali kalau misalnya kita guru, kita bisa marah-marah gitu sama Pemda-pemda. Tapi kalau kita siswa kita mau berbuat apa, jadi ya udah lah sebagai siswa turutin ja, Cuma yang penting jadikanlah jilbab ini sebagai busana aja, jangan diimani. Malah kan kalau kita pake jilbab itu kesannya iman kita semakin ditantang gitu. Iman kita itu kuat enggak dengan berbusana kayak gini ini, terus hidup di tengah orang-orang yang beda agama sama kita. Kuat enggak sih imannya, kan di uji juga.


Jilbab dianggap sebagai ujian dan bisa semakin mempertebal iman gitu?

Iya, semakin mempertebal iman gitu


Harapan Siska ke depan gimana, dengan aturan kayak gini dan sebagainya? Ada harapan khusus enggak?

Kalau bisa yang agamanya non-muslim tidak perlu pakai jilbab. Bahkan kalau bisa menurut saya, yang muslim pun seharusnya terserah, diberikan kebebasan untuk pakai atau enggak, soalnya banyak tuh contoh-contoh di zaman sekarang ini mentang-mentang pakai jilbab gitu, kesannya baik. Eh ternyata dia juga jahat, pacarannya tuh kayak tabu-tabu gitu, kayak melanggar norma-norma agama, padahal di luarnya pake jilbab. Padahal kesannya jilbab itu suci, tapi malah kayak gitu sih yang pake jilbab. Jadi bagusnya tuh yang muslim juga terserah di kasih kebebasan, pake jilbab atau enggak


Ada enggak teman-teman cewek Siska yang muslim yang merasa keberatan dengan jilbab dan sebagainya?

Ada, buktinya dia aja kalau di rumah enggak pernah pake jilbab. Bahkan kalau di rumah aja dia itu bajunya juga kebuka-buka. Jadi cuma di sekolah aja pake jilbab.


-


Wawancara dengan Pdt John Robert Pardede, GMI (Gereja Metodis Indonesia)

Di Padang, Siswi-Siswi Kristen Pun Terpaksa Berjilbab
Pdt John Robert Pardede

Bagaimana respon anda sebagai Pendeta terhadap aturan-aturan yang diberlakukan di Kota Padang yang berdasarkan agama tertentu?

Kami masih menganggap Sumatra Barat masih wilayah Indonesia, mana nasionalisme yang dipakai adalah nasionalisme Indonesia yang berdasarkan UUD 45 dan Pancasila. Dalam undang-undang tersebut telah diakui kebebasan beragama. Dengan terbitnya Perda-perda yang berdasarkan satu agama tertentu yang ada di Sumatra Barat, khususnya di kota Padang, jemaat Kristen tidak setuju dan sangat berkeberatan. Sewaktu Peraturan tersebut terbit, kami dari Gereja menyatakan keberatan kepada pihak pemerintah. Dan waktu itu, Pemerintah dalam hal ini Walikota menjelaskan bahwa Peraturan Busana Muslimah hanya diberlakukan pada umat Islam saja. Namun kenyataan di lapangan, jemaat kami juga diharuskan bahkan diwajibkan mematuhi aturan-aturan itu. Banyak anak-anak jemaat kami yang sekolah di sekolah-sekolah negeri umum yang tidak bisa masuk kelas kalau tidak memakai jilbab. Di sini kami melihat ada perbedaan antara yang disampaikan oleh Walikota dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak tahu, di mana letak persoalan sebenarnya. 


Apakah anda sering menerima keluhan dari jemaat anda?

Iya, saya sering menerima keluhan dari anggota jemaat atas kejadian ini. Tidak hanya anak-anak Kristen yang diwajibkan memakai jilbab di sekolah-sekolah, namun juga jemaat kamu yang bekerja sebagai PNS terpaksa memakai jilbab. Akhirnya banyak anggota jemaat yang memindahkan anak-anak mereka ke sekolah Kristen dan Katolik, agar mereka tidak merasa terpaksa


Apakah ada penolakan resmi atau perlawanan?

Kami tidak bisa melawan. Kami sadar inilah resiko menjadi kelompok minoritas. Kami hanya terus introspeksi. Kami melihat tidak ada jalan lain kecuali dengan mematuhi aturan ini. Mau gimana lagi? Ketika saya sering mendapat keluhan dari jemaat, saya hanya bisa membesarkan hati mereka dengan perkataan, “tidak apa-apa tutup kepala kalian dengan jilbab, tapi tutup hati kalian dengan iman kepada Allah kita.” 


Bagaimana anda melihat jilbab itu sendiri, apakah sekedar aturan seragam atau ada unsur agama?

Tentu saja kami melihat jilbab sebagai simbol agama yang diharuskan dipakai oleh pemeluk agama lain. Dan kami sering mengingkari hati nurani kami, kami terpaksa memakai simbol-simbol yang tidak kami yakini. 


Apakah anda pernah bertanya pada jemaat anda yang terpaksa memakai jilbab?

Sakit. Mereka merasa sakit, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Pernah suatu ketika saya datang ke rumah jemaat, dan anak-anak mereka datang ke sekolah, yang perempuan memakai jilbab. Saya merasa bingung. Anggota jemaat saya Kristen kok anak-anak mereka pakai jilbab. Hampir saja saya tidak mengenal mereka, karena memakai jilbab itu. Saya hanya bisa berkomentar dan menyapa “ohh kalian ya, hampir saya tidak mengenal”. 


-


Wawancara dengan Pdt. Robert Marthin, Ketua PGI Sumatra Barat

Di Padang, Siswi-Siswi Kristen Pun Terpaksa Berjilbab
Pdt. Robeth Martin (Ketua PGI Sumatera Barat).

Pendeta saya ingin mengenal lebih dahulu bagaimana kehidupan jemaat Kristen di Kota Padang ini?

Saya hanya bisa memberi keterangan bahwa hanya terdapat dua puluh tujuh (27) gereja besar dan kecil di kota Padang dari PGPI (Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia) terdapat 24 gereja dan pada umumya kecil-kecil, berupa rumah dan ruko, sementara PGI terdapat 11 jemaat. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat dikatakan dalam segala hal mereka (para jemaat Kristen) sangat tertekan. Misalnya, para PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang beragama Kristen merasa tidak diberikan kesempatan, lalu dalam kehidupan sehari-hari, umat Kristen di Padang memang sepertinya“tidak bisa diterima dengan sepenuh hati” oleh masyarakat Padang pada umumnya dan masyarakat Minangkabau khususnya.

Jangankan masyarakat Kristen, masyarakat yang tidak sesuku pun diperlakukan secara tidak adil, ini yang terlihat. Di kota Padang ada kurang lebih 22.000 umat Kristen, Katolik dan Protestan, berarti ada 22.000 jiwa. Anda bisa bayangkan 22.000 umat Kristen dengan kondisi-kondisi yang saya katakan tadi, belum lagi umat Hindu, Budha, dan penganut kepercayaan kesukuan dan etnis tidak mendapatkan tempat yang benar-benar seharusnya dianggap bagian dari masyarakat di sini.

Ditambah lagi, siswa-siwi SMP dan SMA non-Muslim yang diharuskan memakai jilbab. Beberapa kasus, siswi-siswi umat Kristen yang bersekolah di sekolah negeri karena tidak siap untuk memakai jilbab, maka mereka pindah ke luar kota. Dalam catatan kami, tahun 2005-2006, kurang lebih ada 22 siswi yang harus keluar dari kota ini untuk bersekolah atau mereka kembali ke kampung meskipun orang tuanya berada di Padang. Secara khusus, sebenarnya bagi umat Kristen, memakai jilbab atau tidak memakai jilbab bukan hal yang mengejutkan, tetapi yang sangat berdampak dan membuat shock adalah ketika siswi-ssiwi Kristen juga harus memakai jilbab. Perlakuan dan komentar tidak adil tidak hanya behenti di sini, meskipun siswi-siswi Kristen sudah memakai jilbab, tidak lepas dari komentar. Misalnya keluar perkataan, orang Kristen kok pakai busana Muslim? 

Sehingga banyak siswi-siswi di SMP dan SMA negeri yang mengeluhkan hal ini pada orang tua dan orang tua mengeluhkannya pada kami. Ketika Walikota masuk menjelaskan hal ini di PGI beliau menjelaskan bahwa tidak ada paksaan siswi-siswi non-Muslim untuk memakai jilbab, sayangnya penjelasan ini hanya disampaikan kepada umat Kristen, seharusnya dijelaskan juga kepada Komunitas Kota Padang secara umum dan akan lebih bijak lagi jika disampaikan kepada khalayak ramai (seluruh masyarakat), bukan hanya kepada kaum minoritas Kristen.

Dalam tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pembinaan kerohanian untuk umat Kristen, dapat dikatakan pemerintah sama sekali tidak ada perhatian untuk itu. Umat Kristen untuk memohon perhatian saja harus “mengemis”. Saya belum pernah tahu bahwa pemerintah kota Padang secara sah memberikan bantuan untuk pembangunan rumah-rumah ibadah yang ada di Sumatera Barat, minus Mentawai tentunya.


Bagaimana cara Gereja merespon aturan yang diskriminatif ini?

Ada dua cara yang kami tempuh. Pertama, gereja melalui PGI mencoba membicarakan hal ini kepada Pemerintah, dalam hal ini Walikota. Kedua, memberikan pemahaman tentang hal ini kepada para orang tua. Akhirnya kami berkata kepada para jemaat di Padang bahwa yang penting adalah keimanan, soal busana atau berpakaian hanyalah tampilan luar, tapi yang penting iman dan keinginan untuk belajar yang baik dari anak dan pemberian pemahaman kepada anak agar mengerti kondisi yang seperti itu. Mau bagaimana lagi, sebab jika kita tidak mengikuti, siswa-siwi kita mau bersekolah di mana?

Karena bagi mereka yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Katolik, karena biaya untuk masuk sekolah Katolik ini mahal, maka alternatifnya adalah bersekolah di luar Padang, misalnya di Jawa, Palembang, Bengkulu untuk menghindari peraturan ini. Orang tua pun tidak akan memaksa anaknya jika memang anaknya tidak mau menggunakan busana seperti itu. Kami sangat menghormati umat Muslim, tapi ketika label-label agama dijadikan patokan untuk semua orang, maka hal ini bukan lagi menjadi sebuah kehidupan agama yang baik karena atribut-atribut keagamaan menjadi ukuran untuk melihat sebuah masyarakat. Ini kenyataan yang dilihat dari keadaan siswa-siswi Kristen yang ada di kota Padang. 


Selain aturan jilbab di sekolah-sekolah umum, adakah aturan lainnya yang diskriminatif terhadap kaum minoritas di sini?

Sebenarnya ada banyak tindakan diskriminatif yang diterima umat Kristen, walau bahasa diskriminatif terlalu terkesan kasar, tetapi memang kenyataannya seperti itu. Misalnya para PNS Kristen yang memiliki prestasi yang bagus dan seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, tetapi ternyata tidak pernah naik pangkat, lalu keluar kata-kata jika Anda Muslim, Anda pasti sudah naik pangkat atau jika Anda mau duduk di posisi ini, Anda ucapkan dulu dua kalimat Syahadat. Inilah yang membuat saya tidak habis pikir. Saya beberapa kali mencoba bicara dengan beberapa teman dari tokoh-tokoh agama, tetapi tanggapan mereka sebagai tokoh agama tidak bisa memveto hal ini karena hal ini berada di wilayah pemerintahan Kota Padang. Yang kedua, menurut teman-teman dari tokoh-tokoh agama, mereka tidak pernah meminta veto ini kepada Walikota Padang. Mereka mengatakan bahwa hal ini adalah tekanan dari Pendeta.


Apakah selama ini tidak ada tindakan perlawanan?

Ada keinginan, namun persoalannya adalah moralitas dalam kekristenan yang tidak menghendaki hal-hal seperti itu dilakukan dengan kekerasan, jadi yang kami lakukan selama ini hanya menanyakan dalam pertemuan-pertemuan resmi, lalu mencoba untuk mencari jalan keluarnya, tapi instruksi itu tetap berlaku. Untuk di tingkat SD, hal ini tidak terlalu menjadi kendala, tapi ada keharusan memakai jilbab untuk tingkat SMP dan SMA. 

Uniknya, siswi-siswi kami yang berjilbab, sepulang sekolah harus belajar agama di lingkungan gereja, tetap menggunakan jilbab sampai masuk ke gereja. Hal ini pun disoroti, mengapa banyak orang-orang memakai busana muslim masuk ke gereja? Padahal mereka adalah siswa-siswi Kristen yang di sekolah-sekolahnya tidak disediakan pembinaan kerohanian Kristen, hampir semua SMA negeri di Padang memang tidak menyediakannya, akhirnya mereka ke gereja masing-masing. Jadi, ketika mereka pulang sekolah dan langsung mengikuti pelajaran agama dengan busana seperti itu. Itu pun menimbulkan pertanyaan, kok banyak orang-orang yang berbusana muslim masuk gereja, padahal mereka siswa-siswi Kristen yang harus mengikuti pendidikan agama. 


Bagaimana anda melihat respon orang tua yang anak-anak mereka harus memakai jilbab?

Pada umumnya, orang tua-orang tua yang anak-anaknya masuk ke sekolah negeri memang awalnya bertahan untuk tidak memakaikan anaknya jilbab, namun mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa karena hal itu adalah instruksi dari Kepala Sekolah dan jika siswi tidak memakai jilbab, maka akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Bahkan ada beberapa siwi yang bersekolah di sekolah negeri yang menyampaikan kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya menyampaikan kepada kami mereka dipuji-puji, itu bagus jika kamu mau menggunakan busana muslim, supaya di sekolah ini tidak terlihat ada yang non-Muslim. Kami melihat hal ini menunjukkan bahwa sekolah hanya diperuntukkan bagi agama tertentu saja. Secara pribadi, saya tidak setuju, apalagi sebagai penduduk Indonesia, hal-hal seperti ini sangat tidak wajar. 


Dalam kondisi seperti ini, bagaimana interaksi orang Islam dan Kristen di sini?

Umat Kristen sebenarnya sangat senang bergaul dengan siapa pun, tidak pernah memandang latar belakang sosial seseorang dalam bergaul, dan hal itu terjadi sejak umat Kristen ada di daerah ini. akan tetapi, kemudian umat Kristen diperlakukan seperti ini. artinya, seolah-olah umat Kristen bukan lagi bagian dari masyarakat itu. Kami sering memberikan saran kepada gereja-gereja dan pendeta-pendeta, bahwa baiklah jika memang anak-anak kita harus menggunakan busana-busana seperti itu, sarankan saja mereka mengenakannya. Hal ini bukan berarti kami setuju dengan penggunaan busana itu, tetapi jika mereka tidak menggunakannya, akan berdampak negatif. Yang kedua, bagaimana anak-anak akan berbaur jika mereka dipaksa menghadapi situasi yang seperti itu dan tidak diterima bila ingin bergaul dengan cara ke-Kristenan mereka, busananya saja harus disamakan. Secara nasional, Menteri P dan K (Mendiknas) seharusnya mencabut SK seragam untuk SMP dan SMA ini. Lalu, berikan kebebasan daerah-daerah untuk menentukan kebebasan seragam putih-abu-abu karena beberapa daerah yang mengeluarkan Perda-Perda untuk berbusana muslim, berlaku di sekolah-sekolah. Karena itu sebaiknya, adakan peninjauan kembali SK Menteri in supaya daerah-daerah dapat mengatur keseragaman untuk anak-anak sekolah dan daerah-daerha tidak menentang keputusan yang lebih tinggi. Jika kasus yang terjadi seperti ini bukankah berarti telah menentang keputusan yang lebih tinggi.


Apakah aturan tersebut menciptakan ketegangan antar orang Islam dan Kristen di sini?

Itu yang kami usahakan untuk diredam dan bahasa yang kami gunakan adalah bahasa kompromi. Karena awalnya saat instruksi ini keluar, umat Kristen berusaha melakukan kegiatan yang demonstratif, tapi kami berusaha memberikan pemahaman bahwa demonstrasi tidak akan menyelesaikan masalah. Kami berusaha menyelesaikannya dengan diskusi, bertanya kepada pemerintah, dan jika hal ini tidak menghasilkan sesuatu, toh kita sudah bersuara. Umat Kristen tidak ingin dianggap menentang Perda ini, silahkan saja tapi pelaksanaanya diawasi, Perda itu untuk siswa muslim saja. 


Anda menyebut tadi ada langkah kompromi, bagaimana langkah itu ditempuh?

Kompromi memang harus ditempuh, dan kami mengimbau umat Kristen melalui surat edaran untuk mengajarkan anak-anak kita untuk tekun dalam doa, tekun dalam iman, tidak usah ragu untuk memakai jilbab. Budaya Indonesia sebelum Islam datang pun memang sudah memakai tutup kepala, kerudung bahasa Indonesianya, dan itu hal yang wajar karena setiap perempuan Indonesia dari zaman dahulu memang menggunakan kerudung. Jadi, ketegangan yang terjadi adalah ketegangan kompromi. 


-


Wawancara dengan Romo Agus

Di Padang, Siswi-Siswi Kristen Pun Terpaksa Berjilbab
Romo Agustinus

Saya ingin tahu kondisi psikologis jamaat Katolik di Padang secara umum sejak tahun 2005 atau sebelumnya dengan timbulnya perda-perda yang mengatur dalam masalah busana dan peraturan yang lain yang juga menerapkan sanksi dalam hal tersebut?

Sejak tahun 2005 kondisi di Padang untuk siswa yang beragama Katolik dan bersekolah di sekolah-sekolah non-Katolik (sekolah negeri umum atau swasta) menjadi minder ditambah dengan adanya perda-perda yang diskriminatif ini yang sebenarnya diperuntukkan mengatur siswa atau guru yang muslim. Tapi pada kenyataanya, siswa-siswa yang non-muslim di beberapa sekolah dipaksa untuk memakai jilbab. Secara psikologis, mereka sebenarnya menolak untuk memakai jilbab, tapi mereka juga tidak mau merasa ditolak oleh teman-temannya dan sekolahnya kalau tidak memakai jilbab. Perasaan itu juga muncul ketika teman-temannnya yang memakai jilbab tidak ikhlas untuk bergaul karena dianggap bukan bagian dari komunitas, padahal seharusnya sekolah adalah komunitas pendidikan yang terbuka, satu sama lain saling menerima. Dengan demikian mereka yang menolak mau tidak mau menerima peraturan ini, maka mereka akan ditolak oleh komunitasnya. Pada kasus kedua, ada siswa yang bersikeras untuk menolak. Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2006, satu tahun setelah Perda diberlakukan, di SMP 35, seorang anak ditegur oleh pihak sekolah karena tidak mau berjilbab, sampai orang tuanya datang dan menjelaskan bahwa anaknya beragama Katolik dan tidak wajib berjilbab.


Padang masih bagian dari Indonesia, pada kenyataannya di sekolah negeri umum hanya memberlakukan satu agama saja. Bagaimana tanggapan dari masyarakat dan Gereja Katolik?

Sekolah sebenarnya adalah tempat kehidupan sosial berlangsung kemajemukan, entah itu suku, latar belakang atau agama. Seharusnya sekolah memupuk kemajemukan ini, sehingga setiap siswa dapat menerima satu sama lain baik kelebihan maupun kekurangan. Dengan berlakunya penyeragaman uniform (semua harus berjilbab), ini berarti siswa tidak dididik untuk menerima kemajemukan dan pluralitas, sehingga mereka hanya mengerti bahwa kehidupan pendidikan hanya satu warna saja. Padahal dalam pendidikan agama Katolik sendiri, dalam pelajaran-pelajaran ada yang diminta untuk terbuka pada orang lain, pada suku lain, terbuka dengan pribadi lain. Dengan kondisi ini, apa yang kita minta sebagai umat bertentangan untuk anak, membuat anak menjadi paradoks, di satu sisi diminta untuk terbuka pada orang lain, disisi lain di tempat dimana anak seharusnya mendapat keterbukaan justru harus bertentangan dengan orang lain. 


Adakah keluhan dari jemaat sendiri, anggota jemaat atau orang tua siswi terhadap hal ini yang disampaikan kepada Romo sendiri?

Keluhan langsung yang disampaikan kepada saya tentang pemakaian jilbab tentu saja ada meskipun tidak sering, tetapi efek dari itu seperti yang sudah saya katakan tadi adalah banyak yang malu menjadi Katolik di hadapan teman-temannya, dengan sendirinya ada beberapa orang tua yang membiarkan anaknya belajar agama Islam.


Sikap Gereja Katolik bagaimana?

Sikap resmi dari Gereja Katolik tidak ada, tetapi melalui Yayasan Prayoga tahun 2005, kita meminta supaya Perda itu dilihat kembali karena menyangkut sekolah kita (Sekolah Katolik). Bukan karena menentang, tapi supaya komunitas yang plural itu dijamin.


Bagiamana upaya pihak gereja agar jamaat tidak menjadi malu dalam arti apakah gereja memberikan pembekalan-pembekalan?

Dalam pelajaran agama, tidak ada, karena mengikuti kurikulum. Tetapi untuk pembinaan para pemuda disebut OMK, kita tetap dampingi teman-teman, bukan hanya di kota Padang, tapi di mana saja. Pertama kita harus bangga terhadap identitas agama, yang kedua bahwa apa pun dan siapa pun bukan lawan, tetapi teman. Sehingga pelan-pelan merasa bahwa orang lain bukanlah ancaman untuk dirinya, tetapi adalah teman walaupaun kadang-kadang tidak sependapat dengan dia. Walau pun tidak sependapat, kita tidak boleh mengucilkan dia. 


Apa selama ini ada respon dari gereja, atau gereja merasa keberatan?

Ya, waktu penetapan perda itu. Bukan dari gereja, tetapi dari institusi, dari Yayasan Prayoga itu yang langsung menangani pendidikan. Yayasan langsung menghadap Walikota untuk menyampaikan keberatan terhadap Perda yang menyangkut di sekolah-sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Parayoga yang juga diminta untuk memakai jilbab.


Bagaimana respon Walikota setelah ada keberatan itu?

Waktu itu pernah di sampaikan dalam wawancara di televisi dan media-media, walikota hanya menyatakan bahwa Perda itu hanya berlaku untuk warga muslim.


Apa ada perlawanan atau protes dari jamaat dengan kondisi seperti ini?

Protes secara terbuka tidak ada, tapi protes yang mereka sampaikan biasanya langsung memindahkan anak-anaknya. Dan umumnya kalau dia orang Batak, punya kecenderungan mereka tidak ingin menyekolahkan anaknya di daerah ini. Mereka memulangkan anak-anaknya ke kampungnya, mereka merasa bahwa sekolah di sini anaknya terancam, maka lebih baik dipindahkan.


-


Wawancara dengan Dra. Nurmaini Jamar, Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kota Padang, Komisi Pendidikan

Di Padang, Siswi-Siswi Kristen Pun Terpaksa Berjilbab
Dra. Nurmaini Jamar

Anda duduk di Komisi Pendidikan DPRD Padang, bagaimana tanggapa anda tentang terbitnya instruksi Walikota tentang pemakaian busana muslim di sekolah umum?

Menurut saya, aturan ini tidak masalah untuk siswa yang muslim, karena untuk sesama muslim memang ada aturan. Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Walikota Padang yang mayoritas penduduknya muslim menurut saya wajar-wajar saja asal peraturan ini tidak diberlakukan pada yang non-Muslim.


Kenyataan di lapangan berbda, banyak siswi non-Muslim yang tidak boleh masuk ke sekolah kalau tidak memakai jilbab, bagaimana tanggapan anda?

Itulah yang saya sebut kasus, karena yang terjadi antara peraturan dan keyataan di lapangan tidak sama. Jika terjadi kasus-kasus seperti ini di lapangan, seharusnya kita carikan solusinya bersama. Pihak yang mengeluarkan peraturan tentu ada aturan-aturan yang mengatur hal ini. Kita yang mengetahui kasus-kasus di lapangan seperti ini, perlu melaporkan kasus ini kepada pihak-pihak yang mengeluarkan peraturan (penguasa) untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan karena tentu ada sanksi terhadap orang-orang yang tidak memiliki komitmen terhadap peraturan yang telah ditentukan ini.


Apakah dari Komisi Pendidikan pernah meminta penjelasan hal ini pada Walikota?

Sebenarnya kami dari Komisi Pendidikan sangat menerima baik peraturan itu, hanya saja kasus yang tadi belum pernah kami terima laporannya. Jika memang kasus ini ada, kami dari Komisi D akan membawa kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi. Saya sendiri secara pribadi akan menyampaikannya ke anggota-anggota Komisi akan melaporkan kasus-kasus kalau memang hal ini terjadi. Jika ini ada, kami akan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi, terutama Dinas Pendidikan. Kami akan melihat bagaimana Dinas Pendidikan menanggapi kasus ini dan kami pun akan membawanya kepada pembuat peraturan ini, yaitu Walikota Padang.


Sekolah umum (negeri) itu bukankah terkenal dengan sekolah yang tidak hanya memiliki satu agama atau satu adat-istiadat saja. Bagaimana pandangan Komisi D menanggapi bentuk sekolah umum yang hanya memberlakukan satu agama atau adat saja?

Sekolah umum atau sekolah negeri memang mengatur secara keseluruhan, Muslim ataupun non-Muslim, dalam semua bidang studi, tetapi terkait dengan masalah budaya atau adat, wajar-wajar saja kita memberikan aturan-aturan seperti ini mengingat anak-anak didik kita sudah tidak ingat lagi akan budayanya. Jika ada regulasi budaya seperti ini paling tidak akan mengingatkan anak-anak didik kepada budayanya. Saya pikir peraturan ini sangat positif. Hanya saja karena hal ini peraturan yang belum menjadi Perda, tetapi hanya instruksi dari Bapak Walikota, maka akan kita lihat bagaimana perkembangan peraturan ini. Jika memang perkembangan peraturan ini baik, tidak terjadi diskriminasi yang ditakutkan oleh satu kelompok, maka wajar-wajar saja diteruskan instruksi ini. Akan tetapi, bila memang terjadi hal yang tidak diinginkan di lapangan, tentu akan kita telusuri mengapa hal ini terjadi.


Apakah Anda akan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak Gereja terkait laporan ini?

Hal ini sangat tergantung pada perkembangan kondisi di lapangan. Jika frekwensinya tinggi, maka hal ini akan kami lakukan. Akan tetapi, sejauh yang saya lihat frekwensi ini belum tinggi, hanya terjadi kasus demi kasus. Kasus-kasus ini pun tidak semuanya bisa terampung, seperti saya pribadi baru tahu kasus seperti itu secara mendetail baru tadi.

Sumber: Spiritual Indonesia

Baca juga:

9 komentar:

  1. Saya pelajar muslim di SMA negeri di kota padang. Aturan yang mewajibkan menggunakan jilbab bagi non-muslim itu kasus-kasus lama(2007). Tapi sekarang trutama di sekolah saya tidak ditemui aturan semacam ini. Di sekolh saya juga ada yang katolik dan tidak diwajibkan menggunakan jilbab. Jadi ini berita agak terlambat di publish.surveynya juga bukan survey terbaru, jadi juga kurang akurat dengan keadaan sekarang. Mohon disurvey lagi. (Pelajar SMAN 10 Padang

    BalasHapus
  2. Saran saya: buat gerakan
    Foto pelajar/pns berjilbab sambil mengenakan kalung salib di luar jilbab yg bisa dilihat.
    Mungkin dengan tulisan 'saya nasrani, dalam agama saya tidak ada kewajiban berjilbab, namun di sekolah /instansi saya SMA.... , paksaan itu ada'
    Kalau pemda ga respon, lari ke pemerintahan pusat.
    Sebelumnya viral kan dulu via medsos agar mendapat perhatian publik & memiliki kekuatan yg dapat menekan pemerintah.
    Sekaligus untuk membuktikan jumlahnya & membantah perkataan si wakil rakyat 'ah ini kan hanya kasus saja'.
    Berani?
    Jika anda benar2 inginkan perubahan

    BalasHapus
  3. Itu memang kebijakan ranah tercinta kami. Kami tdak mau ranah tercinta kami di campuri oleh pendatang lain, adat kami yg bersandikan kitabullah tidak boleh di campuri oleh agama yg tdak masuk dengan akal kami

    BalasHapus
    Balasan
    1. Apakah nenek moyang bangsa Indonesia sudah memeluk Islam sejak dulu ? Tidak juga kan ? Janganlah karena beda agama, malah jadi tidak rukun dan menindas.
      Itu artinya, bahwa agama / iman yg dianut tidak mendekatkan pada kebaikan, malah dekat dengan kejahatan.

      Hapus
    2. Maaf, saya juga orang Minang yang beragama Islam. Tapi, kita juga harus menyadari keberagaman yang ada di Indonesia. Peraturan seperti itu jelas tidak adil utk sebagian yang bukan Islam. Peraturan begitu HARUS dihapus!

      Hapus
    3. Kyaknya anda kurang membaca dan memahami sejarah, khusus di Kota Padang, penduduk aslinya bukanlah suku Minang, tetapi suku Nias yang beragama Kristen, kalau anda memang pintar dan orang Minang asli, pasti anda tau asal usul suku Minangkabau, saran saya tolong belajar sejarah lagi, dan pahami siapakah yang sebenarnya pendatang di Kota Padang

      Hapus
    4. untuk rafael samuel lee.. kayaknya soal suku nias yang penduduk asli di padang kayaknya salah. karena orang nias dibawa oleh orang belanda untuk bekerja. yang dikatakan penduduk asli adalah mereka yang mendatangi sendiri suatu tempat dan mendirikan perkumpulan. jadi bukan dibawa...

      Hapus
  4. Alasan penulis yang terlalu mengada ada, tidak dapat membuktikan tapi bersuara....peraturannya d buat utk siswa / siswi yg muslim utk non muslim tdk ada paksaan.

    Dengan tegas walikota sampaikan, silahkan melapor dgn bukti jika ada paksaan bagi non muslim menggunakan jilbab.....

    BalasHapus
    Balasan
    1. Anda berkata seperti itu karna pera itu tidak merugikan anda, fakta yg terjadi disekolah-sekolah negeri di kota Padang memang memaksakan siswi non muslim untuk memakai jilbab, apabila tidak memakai maka siswi tersebut tidak diizinkan mengikuti PBM di sekolah, namun para wali murid lebih memilih mengalah, bukan berarti tidak ada usaha, fakta yang saya temui, ketika wali murid melakukan pengaduan pada pihak yang berwenang, justru tidak ada respon dari pihak tersebut, dan inilah salah satu alasan wali murid mengalah, pertannyaannya adalah dimanakah toleransi pada kasus ini?? Alasan walikota tersebut memang tidak logi, justru mengajarkan kemunafikan pada siswi-siswi yg berjilbab, karena 70% dari mereka memakai jilbab hanya disekolah saja tapi ketika pergi ke tampat-tempat umum lainnya mereka tidak memakai jilbab tersebut, jadi apakah tidak berdosa sudah mengajarkan kemunafikan pada para siswi??

      Hapus

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...