Rabu, 07 Desember 2016

Larang Ibadah di Tempat Umum, Ormas Islam Bubarkan Paksa Kebaktian Natal di Bandung

Larang Ibadah di Tempat Umum, Ormas Islam Bubarkan Paksa Kebaktian Natal

Sekelompok ormas Islam yang menyebut dirinya “Pembela Ahlus Sunnah” (PAS) memaksa pembubaran kebaktian natal yang dilangsungkan di gedung Sabuga, Bandung, Jawa Barat, Selasa malam (6/12). Ormas Islam menilai acara keagamaan seharusnya dilaksanakan di gereja, bukan di gedung umum.

Dalam aksinya, PAS membawa spanduk bertuliskan kalimat “masyarakat muslim Jawa Barat minta kegiatan KKR dipindahkan ke tempat yang telah disediakan – yaitu gereja – dan bukan di tempat umum”, tetapi dalam mediasi dengan penyelenggara acara itu, yang diangkat sebagai persoalan adalah soal perijinan.

Menurut keterangan pers polisi, Selasa malam (6/12), penyelenggara kebaktian, Pdt. Dr. Stephen Tong sudah mulai berkoordinasi dengan pejabat Kesatuan Bangsa & Politik Bandung dan petugas Polrestabes Bandung tentang seruan pembubaran acara itu sejak jam tiga siang.

Penyelenggara minta waktu untuk memberi informasi kepada warga yang sudah berdatangan dan memasuki Sabuga, sementara ormas PAS meminta penghentian kegiatan segera dengan alasan “ada kesalahan prosedur dalam proses kelengkapan pemberitahuan kegiatan” oleh panita KKR.

Peserta kebaktian akhirnya membubarkan diri setelah menyanyikan lagu “Malam Kudus”. Sejumlah anggota PAS juga membubarkan diri tak lama kemudian.

Salah seorang peserta acara mengatakan bahwa sebenarnya soal ijin sudah dilengkapi, termasuk pemberitahuan kepada pemda setempat dan aparat berwenang. Mereka menyesalkan tindakan tersebut mengingat acara kebaktian ini rutin dilakukan menjelang Natal.

Melalui akun Instagram-nya, Ridwan Kamil Selasa malam menyampaikan pesan singkat “Kegiatan dilanjut saja. Hak beragama Anda dilindungi negara”.

Lewat akun Instagram, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mencoba menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi soal itu, dan menulis: "Kegiatan dilanjut saja. Hak beragama Anda dilindungi negara."

Namun kemudian, setelah acara KKR itu akhirnya dibubarkan sebelum waktunya, Ridwan meminta maaf.

"Saya minta maaf, secara fisik saya tidak bisa di semua lokasi peristiwa."

Berdasarkan SKB Tiga Menteri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006, Bab V tentang Ijin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung, Pasal 18, menyatakan “pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara, harus mendapat surat keterangan pemberian ijin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan: laik fungsi, pemeliharaan kerukunan umat beragama, ketentraman dan ketertiban masyarakat”.


Baca juga:

4 komentar:

  1. Kalau mesjid memakai fasilitas umum, non muslim tidak pernah protes.

    BalasHapus
  2. Mesjid menutup jalan, untuk kegiatan sholat jumat, non muslim tidak pernah komplain

    BalasHapus
  3. Islam mau menang sendiri, merasa paling benar.

    BalasHapus
  4. Umat Islam bikin acara di tempat umum pakai ijin kepolisian setempat kali

    BalasHapus

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...